Rakerda Pemulung se-Jateng Soroti Pentingnya Database dan Jaminan Sosial
SOLO BARU - Ikatan Pemulung Indonesia (IPI) Jawa Tengah menggelar Rapat Kerja Daerah (rakerda) selama dua hari di Hotel Brothers Solo Baru, (7-8/9/2024). Rapat tahunan ini diikuti oleh 21 perwakilan pengurus wilayah dari total 25 pengurus IPI wilayah kabupaten-kota se-Jawa Tengah.
Rakerda dibuka oleh Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) IPI Pris Polly Lengkong. Turut hadir dalam pembukaan, Ketua Dewan Pembina BPP IPI Sudirman dan Pembina IPI Jawa Tengah Komjen Pol. Purn. Ahmad Luthfi yang diwakili oleh Letjen TNI. Purn. AM. Putranto.
Ketua BPD IPI Jawa Tengah Suyanto dalam sambutannya menyampaikan bahwa rakerda akan banyak membahas berbagai masalah yang masih dihadapi oleh para pemulung di lapangan.
"Banyak problem di kalangan pemulung, terutama aspek kesejahteraan dan kapasitas SDM pemulung di Jateng yang belum ada perkembangan signifikan. Selama saya di IPI sekitar 8 tahun, belum kelihatan ada peningkatan. Saya harap di rakerda ini akan lahir gagasan-gagasan yang bisa dijadikan program kerja untuk kemajuan pemulung di Jawa Tengah,"ucapnya.
Terkait hal-hal penting yang didiskusikan dalam rakerda, Ketua Dewan Pembina BPP IPI Sudirman memberikan masukan sejumlah poin. Salah satunya adalah pendataan anggota.
"Saya harap IPI Jawa Tengah punya database online untuk mengecek secara pasti jumlah anggotanya. Ini penting untuk mengkalkulasi kapasitas pengolahan sampah yang bisa dilakukan di setiap provinsi. Misalnya IPI Jawa Tengah bisa mengolah sampah sekian ton dalam setahun. Kalau ada datanya ini pasti akan luar biasa. IPI akan lebih mudah menyampaikan program atau konsep kerja sama dalam pengelolaan sampah kepada pemerintah daerah,"tutur pria yang juga menjabat sebagai Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Sosial Budaya ini.
Pendataan anggota tesebut menurutnya juga sangat diperlukan untuk pembuatan jaminan sosial seperti BPJS yang bisa memberikan perlindungan kepada para pemulung saat bekerja di lapangan. Apalagi saat ini para pemulung di Jawa Tengah belum tersentuh BPJS.
Dari keterangan Ketua Umum BPP IPI Pris Polly Lengkong, program pemberian BPJS baru berjalan di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Saat ini pendataan untuk pembuatan jaminan sosial masih terus dilakukan agar bisa mencakup seluruh pemulung di provinsi tersebut secara merata.
AM. Putranto yang hadir mewakili Ahmad Luthfi sebagai Pembina IPI Jateng menyambut baik dan mengapresiasi program pemberian BPJS kepada pemulung. Menurutnya hal tersebut penting untuk melindungi para pemulung yang bekerja di lapangan. Ia menekankan agar rakerda benar-benar memberikan perhatian pada masalah ini.
"Saya setuju BPJS untuk semua anggota. Tugas kita yang ada di sini untuk mengusahakannya. Daripada dana-dana larinya gak jelas, mending disalurkan untuk BPJS bagi teman-teman di lapangan yang memang sangat mebutuhkan,"ujarnya.
Terkait pentingnya pendataan, mantan Pangdam Sriwijaya ini juga menyoroti sejumlah pemulung yang berkeluarga tapi tanpa ikatan perkawinan resmi.
"Mohon maaf, karena ini saya melihat ya, mereka tidak punya ikatan resmi tapi ada anak-anaknya. Apa akan kita biarkan anak-anak tumbuh tanpa punya status yang baik seperti itu. Tugas kita untuk memikirkan itu, jangan cuma enak-enakan duduk di sini. Percuma raker kalau nggak punya dampak menyentuh hal-hal dasar semacam ini," tandasnya.
BPD IPI Jawa Tengah merupakan wadah bagi sekitar 60 ribu pemulung yang aktif beroperasi di Jawa Tengah. Melalui organisasi resmi ini, para pemulung diharapkan bisa mendapatkan hak-hak perlindungan kesehatan, jaminan sosial dan peningkatan taraf hidup yang lebih baik, mengingat pemulung punya peran penting dalam membantu pengelolaan sampah.(Yudhi Hartomo)