Peristiwa • 20 Feb 25

Presiden Lantik Kepala BPS, Badan Siber dan BPKP

Presiden Prabowo Subianto melantik Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kepala Badan Pusat Statistik, dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara di Istana Negara, Jakarta.(Foto: BPM

RUMAHJURNALIS.COM - Presiden Prabowo Subianto melantik Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di Istana Negara, Jakarta. Acara pelantikan tersebut dilakukan bersamaan dengan pelantikan menteri negara Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode 2024-2029, pada Rabu (19/2/2025).

Berdasarkan keputusan Presiden yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti, berikut nama pimpinan sejumlah badan negara yang dilantik : 

  • Kepala BPS : Amalia Adininggar Widyasanti 
  • Wakil Kepala BPS : Sonny Harry Budiutomo Harmadi


  • Kepala BSSN : Nugroho Sulistyo Budi


  • Kepala BPKP : Muhammad Yusuf Ateh
  • Wakil Kepala BPKP : Agustina Arumsari

Dalam prosesi pelantikan, Presiden Prabowo mengambil sumpah jabatan para kepala dan wakil kepala badan yang dilantik.

Usai pengambilan sumpah jabatan, para Kepala Badan kemudian menandatangani berita acara pelantikan. 

Acara diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming dengan diikuti oleh para tamu undangan yang hadir.

Hadir pada acara pelantikan yaitu para ketua dan wakil ketua lembaga negara, para menteri Kabinet Merah Putih, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala Badan Intelijen Negara M. Herindra.

Finalisasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional

Dalam keterangan usai pelantikan, Kepala BPS mengatakan bahwa melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, BPS memiliki tugas untuk mengawal finalisasi dan pemutakhiran dari data tunggal tersebut. 

Menurut Amalia, BPS akan berkolaborasi dengan kementerian/lembaga terkait dalam pemutakhiran data tersebut.

“Kementerian, lembaga yang masuk di dalam Inpres itu tentunya banyak. Dan BPS akan kolaborasi dengan kementerian/lembaga yang memang juga mendapatkan penugasan dari Inpres tersebut,” ucap Amalia.

Sementara itu, Kepala BSSN memastikan bahwa BSSN akan turut mengawal kerahasiaan dan ketersediaan data pada data tunggal sosial ekonomi nasional yang memanfaatkan digitalisasi. 

Dengan adanya data tunggal ini, Nugroho berharap pemanfaatan data dapat digunakan secara tepat untuk penyelenggaraan pembangunan nasional.

“Karena seperti yang lalu-lalu arahannya ada perbedaan data. Dengan harapannya dengan adanya satu data ini, semua punya referensi yang sama seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepala BPS tadi,” kata Nugroho.

Sementara itu Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyampaikan BPKP diminta bekerja lebih cepat terhadap tanggung jawab yang diberikan. Sesuai tugasnya, BPKP berperan dalam menjaga akuntabilitas keuangan dan pembangunan seluruh kementerian, lembaga, dan BUMN.

“Semua program-program strategis Pak Presiden yang penting prioritas itu harus kita jaga. Dan juga bagaimana meningkatkan penerimaan negara di sektor-sektor yang selama ini tidak tersentuh,” ucap Ateh.(Yudhi Hartomo/BPMI Setpres)


Kategori