Nama Jokowi Dicatut Penasehat Pengelola Makan Bergizi Gratis

rumahjurnalis : Puluhan warga sebagai calon mitra program Makan Bergizi Gratis (MGB) mendatangi Polresta Solo, Selasa 29 Juli 2025.
Kedatangan mereka ke Polresta untuk koordinas dengan penyidikan terkait dugaan penipuan yang mereka alami yakni menjanjikan pekerjaan sebagai mitra penyediaan Makan Bergizi Gratis (MBG) dibawah koordinasi dengan Yayasan Barisan Nasional (Barnas).
Adapun syarat untuk menjadi mitra penyediaan MBG harus membayar pendaftaran dan administrasi sebesar Rp 175.000 setiap satu mitra.
Selain itu, warga yang akan menjadi mitra juga harus menyiapkan peralatan dapur. Namun, program yang dijanjikan tidak akan segera terealisasi hingga berbulan-bulan lamanya.
Harjoko mewakili ratusan calon mitra lain yang berasal dari wilayah Solo Raya menjelaskan, awalnya mereka berjanji akan dilibatkan dalam program sosial yang disebut-sebut sebagai inisiasi dari tokoh-tokoh besar nasional. Program ini disampaikan dalam bentuk kerja sama penyediaan makanan bergizi dengan iming-iming pembayaran sebesar Rp12.000 per boks.
“Kesempatan ini saya mewakili teman-teman mitra yang awalnya sangat antusias mengikuti program MGB. Program ini disampaikan kepada kami melalui seseorang bernama Paulus, mantan anggota DPRD dari PDIP. Dari situ, kami dikenalkan kepada seseorang yang mengaku Ketua Yayasan Barnas, Eri Primasari Kusuma yang katanya bergerak di bidang sosial dan budaya,” ungkap Harjoko.
Menurut dia, dalam penjelasan awal, para calon mitra diminta menyiapkan 200 porsi makanan bergizi untuk anak-anak sekolah, lansia, hingga masyarakat rentan. Paket makanan tersebut dijanjikan akan dibayar Rp12.000 per boks, di mana Rp10.000 dialokasikan untuk bahan dan masakan, sedangkan perlengkapan makan akan disediakan oleh yayasan.
“Salah satu syaratnya adalah mendaftar dengan mengirimkan data diri berupa KTP dan KK, lalu membayar biaya pendaftaran sebesar Rp.175.000/orang sebagai mitra. Katanya Rp 25.000 untuk biaya administrasi, sedang uang Rp 150.000 sebagai uang jaminan agar ada keseluruhan kerja dan tidak keluar-masuk program,” terang Harjoko yang tinggal di Makamhaji, Kartasura, Sukoharjo.
Bukan hanya biaya registrasi, sejumlah mitra, kata dia, juga diminta mempersiapkan dapur sesuai standar yang disebut layak dan steril. Beberapa bahkan harus merenovasi dapur rumah dengan biaya yang tidak sedikit.
“Ada yang harus memindah dapur dari belakang ke depan agar sesuai standar, dengan biaya antara Rp 5 juta sampai Rp 7 juta. Ada juga yang harus membeli peralatan baru, kompor, dandang, bahkan kredit alat masak karena belum punya,” tambahnya.
Harjoko menyebutkan, pihak yayasan beberapa kali mengeluarkan pengumuman bahwa program akan segera dimulai. Bahkan sempat dirilis surat edaran bahwa uji coba akan dilakukan pada 22-23 Juli dan eksekusi penuh pada 28 Juli 2025. Namun, semuanya tidak pernah benar-benar terjadi. Draft nota kesepahaman (MoU) sempat disampaikan, namun tak pernah diikuti saat pelaksanaan kegiatan.
“Yang membuat kami makin curiga, tanggal pelaksanaan MoU justru tidak dicantumkan dengan alasan itu adalah rahasia yayasan pusat. Mereka hanya bilang 'yang penting bisa melaksanakan kegiatan'. Kami jadi merasa seperti dibodohi,” jelasnya.
Lebih lanjut, dia menyebutkan bahwa dalam sosialisasi awal, program ini dikaitkan dengan nama-nama besar, seperti Erick Thohir Foundation dan CSR dari tokoh nasional, bahkan disebut-sebut penasehat utamanya adalah mantan Presiden Joko Widodo.
Namun, setelah situasi mencurigakan mulai terlihat, halaman resmi yayasan juga tidak bisa lagi diakses. "Website yayasannya sekarang sudah hilang. Kalau benar ini lembaga resmi dan punya program nasional, kenapa tiba-tiba menghilang? Kami sangat kecewa," lanjut Harjoko.
Koordinator warga yang jadi korban dugaan penipuan ini menyimpulkan, jumlah korban di wilayah Solo Raya saja bisa mencapai lebih dari 3.000.
Sementara itu, Wakasatreskrim Polresta Solo, AKP Sudarmiyanto membenarkan adanya aduan dari sejumlah warga terkait dugaan penipuan program MBG.
Namun, penundaan belum dapat memproses laporan tersebut secara resmi karena para pelapor belum membawa dokumen pendukung lengkap.
Benar, tadi ada sekitar 30 orang datang ke Polresta bermaksud melaporkan dugaan penipuan kerja sama pengadaan makan bergizi gratis. Mereka sudah kami terima dan tampung, tapi karena belum membawa dokumen seperti surat perjanjian atau bukti tanda terima uang, kami minta mereka melengkapi terlebih dahulu, tegas Sudarmiyanto mewakili Kapolresta Solo, Kombes Pol Catur Cahyono Wibowo.
Pipit Dwi Hasnanto, salah satu pengurus Yayasan Barnas belum bisa dikonfirmasi baik melalui WhatsApp maupun di telpon.
Begitu pula Haryanti alias Atik yang berperan sebagai penerima uang pendaftaran dan administrasi dari calon mitra juga belum bisa diverifikasi. Setelah di WA dan dihubungi melalui telepon tidak direspon. (***)